«

»

May 17

Peraturan Perundangan K3LH

Terdapat banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan K3LH. Peraturan perundangan tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri serta Surat Edaran Menteri dan Peraturan Gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani K3L.

Salah satu Undang-Undang yang terkait dengan K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang tentang K3 pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Veiligheids Reglement Tahun 1910 (VR 1910 Stbl. 406). Undang-undang yang menangani lingkungan adalah Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengganti UU no 23 tahun 1997.

Pengelolaan peraturan perundangan K3L dapat dilakukan dengan cara :

  1. Menetapkan Prosedur yang mengatur :
  • Identifikasi peraturan sesuai dengan aspek lingkungan dan K3 perusahaan
  • Memastikan regulasi yang diidentifikasi selalu up to date
  • Pengendalian dokumen terhadap regulasi yang terkait dan dimiliki
  • Distribusi hasil identifikasi peraturan dan persyaratan terkait lainnya
  1. Komitmen pemenuhan regulasi, salah satu Komitmen top management yang tertuang dalam Kebijakan K3L.
  2. Pemenuhan regulasi menjadi pertimbangan dalam pembuatan Tujuan dan Sasaran K3L.
  3. Perusahaan dapat menjamin perundangan dan persyaratan KL3 lainnya selalu dipertimbangkan dalam proses membangun, melaksanakan dan memelihara sistem pengelolaan K3L.
  4. Adanya evaluasi pemenuhan perundangan dan persyaratan K3L  yang terkait dengan komitmen pada kebijakan K3L.

Setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya, karena keselamatan dan kesehatan merupakan unsur penting untuk menjadikan pekerja yang berkualitas dan produktif. Dengan adanya undang-undang dan peraturan K3 tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Undang-undang dan peraturan K3 mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat keselamatan kerja serta sistem manajemen K3.

Menurut International Labor Organization (ILO) salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui:

  1. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi (up to date)
  2. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa.
  3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung ditempat kerja

Pada semua tempat kerja, tanpa terkecuali, dari pengelola/manajemen sampai pekerja harus mengetahui, memahami dan melaksanakan undang-undang dan peraturan K3L tersebut. Pada prinsipnya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan antara keselamatan dan kesehatan. Sedangkan peraturan yang menyangkut lingkungan bertujuan agar dalam setiap aktivitas perusahaan tidak menimbulkan dampak pencemaran baik pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah. Salah satu peraturan yang cukup penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup adalah peraturan menyangkut pengelolaan air limbah, pengelolaan emisi, dan pengelolaan limbah B3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>